PMII Cabang Bone Gelar Aksi di Tiga Titik, Soroti Listrik, Air Bersih Hingga Transparansi Anggaran PJU

BONE, Foxnesia.com — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar aksi demonstrasi dengan menyasar tiga titik, yakni PLN, Perumda Air Minum Wae Manurung, serta Pemerintah Kabupaten Bone dengan melibatkan DPRD, Kamis (01/10/26).

Aksi tersebut menyoroti persoalan pemadaman listrik bergilir, krisis air bersih, lonjakan tagihan air, serta transparansi anggaran penerangan jalan umum (PJU).

Jenderal Lapangan Aksi, Muhammad Farhan, mengatakan bahwa listrik dan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas rumah tangga maupun keberlangsungan usaha.

Menurut Farhan, pemadaman listrik bergilir yang masih dirasakan masyarakat Bone menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik.

Dampak yang disoroti antara lain risiko kerusakan peralatan elektronik, gangguan terhadap usaha laundry dan penjahit, hingga kerugian yang berpotensi dialami peternak ikan dan peternak ayam.

“Listrik merupakan penopang kehidupan masyarakat. Kami ingin mengetahui sampai kapan pemadaman ini akan berlangsung dan langkah konkret apa yang disiapkan PLN untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Farhan.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara jadwal pemadaman yang diumumkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, PLN perlu memastikan informasi jadwal disampaikan secara luas melalui saluran komunikasi yang mudah diakses masyarakat.

Selain kepastian jadwal dan keterbukaan informasi, Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, turut meminta penjelasan mengenai mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi ketentuan untuk mendapatkannya sesuai regulasi yang berlaku.

“Jangan hanya menyampaikan informasi pemadaman. Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai langkah penyelesaian, kapan pelayanan kembali normal, serta bagaimana mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, adalah pelayanan Perumda Air Minum Wae Manurung. 

Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti krisis air bersih ketika musim kemarau serta keluhan masyarakat mengenai tagihan air yang mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat.

Farhan menilai bahwa persoalan kekeringan perlu diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang, mengingat musim kemarau merupakan kondisi yang berulang. 

Menurutnya, keterbatasan air baku seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat strategi penyediaan air, bukan sekadar penjelasan ketika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air.

“Kemarau itu terjadi setiap tahun. Karena itu, harus ada persiapan dan solusi yang terukur agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kesulitan air bersih,” ujar Farhan.

Ia juga menyoroti keluhan pelanggan yang tetap menerima tagihan ketika aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Menurut Farhan, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar perhitungan tagihan, pencatatan meter, hingga mekanisme pengaduan dan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

“Bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari jika air tidak mengalir dengan baik, tetapi tagihan tetap menjadi persoalan yang harus mereka hadapi? Kami meminta Perumda memberikan penjelasan dan solusi yang jelas kepada pelanggan,” tegasnya.

Farhan juga menyayangkan ketidakhadiran Direktur Perumda Air Minum Wae Manurung untuk menemui massa aksi. 

Ia menyebut PMII sebelumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi sebelum pelaksanaan demonstrasi.

Atas kondisi tersebut, Farhan menyampaikan ultimatum agar pihak Perumda segera memberikan tanggapan dan membuka ruang dialog terhadap aspirasi masyarakat.

“Direktur tidak menemui kami, padahal pemberitahuan aksi telah disampaikan sebelumnya. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan meminta solusi. Aksi ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengawal persoalan tersebut dan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas,” katanya.

Selain persoalan listrik dan air bersih, PMII Cabang Bone turut membawa isu penerangan jalan umum (PJU) ke Pemerintah Kabupaten Bone. 

Ketua PMII Cabang Bone, Zulkifli, menyoroti perlunya keterbukaan mengenai alokasi dan realisasi anggaran PJU, terutama terkait ketentuan alokasi minimal 10 persen dari penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024.

Menurut Zulkifli, keterbukaan anggaran diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui besaran penerimaan yang menjadi dasar penghitungan alokasi, jumlah anggaran yang dianggarkan, realisasi penggunaannya, serta hasil pembangunan dan pemeliharaan PJU di lapangan.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bone membuka data anggaran PJU secara transparan. Berapa penerimaan yang menjadi dasar penghitungan, berapa alokasi anggarannya, berapa yang sudah direalisasikan, dan bagaimana hasilnya di lapangan? Masyarakat berhak mengetahui hal tersebut,” tegas Zulkifli.

Ia juga menyoroti kondisi penerangan jalan yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah. Karena itu, PMII meminta agar pengelolaan anggaran PJU dapat diawasi secara terbuka sehingga penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Zulkifli menegaskan bahwa tuntutan transparansi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembukaan data dan pemeriksaan bersama, bukan melalui dugaan yang belum didukung bukti.

PMII Cabang Bone menilai persoalan pelayanan listrik dan air bersih tidak cukup diserahkan pada penjelasan teknis masing-masing penyedia layanan. 

Pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran dalam koordinasi, evaluasi, dan pencarian solusi atas keluhan masyarakat.

Farhan meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan dampak pemadaman listrik dan kesulitan memperoleh air bersih yang dirasakan masyarakat. 

Ia juga mendorong adanya kejelasan langkah penanganan serta mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, keterlibatan DPRD dinilai penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan pelayanan publik tersebut.

PMII Cabang Bone, berharap DPRD dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk PLN, Perumda Air Minum Wae Manurung, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut diharapkan dapat membahas kendala pelayanan, mendengarkan keluhan masyarakat, meminta penjelasan berdasarkan data, serta menghasilkan rekomendasi yang memiliki tindak lanjut dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Melalui aksi tersebut, PMII Cabang Bone menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan hanya bentuk protes, melainkan upaya mendorong perbaikan pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

PMII berharap pihak-pihak terkait membuka ruang dialog, memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyampaikan langkah penyelesaian yang terukur agar kebutuhan dasar masyarakat Bone memperoleh perhatian yang semestinya.