PERMIKOMNAS Nilai Arah Kebijakan Digital Indonesia Berada pada Titik Krusial

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara BPP PERMIKOMNAS dan BPW Wilayah VI DKI Jakarta dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi). 

Dalam forum tersebut, PERMIKOMNAS menyampaikan bahwa problem utama kebijakan digital nasional bukan semata pada kekurangan regulasi, tetapi pada ketidaksesuaian paradigma dalam membaca realitas ruang digital kontemporer.

Selama ini, kebijakan digital Indonesia dinilai masih bertumpu pada pendekatan administratif seperti pembatasan usia pengguna, pemblokiran konten, atau penegakan aturan berbasis pelaporan yang pada praktiknya hanya menyentuh permukaan persoalan. 

Padahal, struktur utama ruang digital justru dibentuk oleh mekanisme yang lebih dalam, seperti algoritma platform, model bisnis berbasis atensi, serta ekosistem periklanan digital yang secara aktif mengarahkan perilaku pengguna.

Dalam perspektif ini, ruang digital tidak dapat dipandang sebagai ruang netral, melainkan sebagai ruang yang dikonstruksi oleh kepentingan teknologi dan ekonomi. 

Algoritma tidak hanya mendistribusikan informasi, tetapi juga membentuk preferensi, memperkuat bias, hingga menciptakan pola konsumsi yang berulang. 

Oleh karena itu, PERMIKOMNAS menilai bahwa arah kebijakan digital nasional perlu bergeser menuju pendekatan system governance, di mana negara hadir untuk mengatur logika sistem, bukan sekadar mengontrol outputnya.

Lebih lanjut, PERMIKOMNAS menyoroti lemahnya integrasi dalam pembangunan literasi digital nasional. Selama ini, literasi digital cenderung dipahami sebagai program edukasi yang bersifat sporadis dan parsial, belum terbangun sebagai sebuah ekosistem yang utuh. 

Padahal, dalam konteks masyarakat digital, literasi tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran kritis terhadap mekanisme platform, keamanan data, serta etika interaksi digital. 

Untuk itu, diperlukan desain literasi digital berbasis ekosistem yang mencakup standardisasi kurikulum nasional, penguatan peran institusi pendidikan, serta konsistensi implementasi regulasi di lapangan.

Dalam aspek tata kelola, PERMIKOMNAS menekankan urgensi penguatan mekanisme pengawasan terhadap platform digital global. 

Negara perlu mulai mendorong instrumen kebijakan yang lebih progresif, seperti audit algoritma, transparansi sistem rekomendasi, serta pengendalian distribusi konten berisiko tinggi terutama yang berdampak pada kelompok rentan seperti anak-anak. 

Selain itu, ekosistem periklanan digital juga perlu diatur secara lebih ketat mengingat perannya yang signifikan dalam mendanai dan sekaligus mendorong penyebaran konten bermasalah.

Di sisi lain, tantangan besar juga terlihat pada pengembangan sumber daya manusia digital. Meskipun Indonesia memiliki potensi demografi yang besar, akses terhadap sertifikasi kompetensi dan pelatihan berbasis industri masih belum merata. 

Hal ini berimplikasi pada ketimpangan kualitas talenta digital yang pada akhirnya memengaruhi daya saing nasional. 

PERMIKOMNAS mendorong adanya orkestrasi yang lebih kuat antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem talenta digital yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan.

Aspek keamanan siber turut menjadi perhatian strategis. Dalam lanskap digital yang semakin kompleks, ancaman tidak lagi bersifat individual, tetapi telah berkembang menjadi risiko sistemik yang dapat memengaruhi stabilitas nasional. 

Oleh karena itu, PERMIKOMNAS menilai perlunya penguatan ekosistem cyber security nasional melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan terhadap inovasi teknologi dalam negeri, pengembangan startup keamanan siber, serta penerapan skema kebijakan eksperimental seperti policy sandbox untuk menguji solusi secara adaptif.

Audiensi ini sekaligus menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek aktif dalam ekosistem digital nasional. 

PERMIKOMNAS memposisikan diri sebagai jembatan antara dinamika generasi muda dengan arah kebijakan negara, sekaligus sebagai mitra kritis dalam mengawal transformasi digital Indonesia.

Sebagai penutup, PERMIKOMNAS menegaskan bahwa “menaikkan level” kebijakan digital Indonesia bukan sekadar soal memperbanyak regulasi, melainkan tentang melakukan reposisi cara pandang negara terhadap ruang digital dari sekadar ruang aktivitas menjadi ruang sistem yang membentuk realitas sosial, ekonomi, dan politik. 

Tanpa pergeseran paradigma tersebut, kebijakan digital nasional berisiko tertinggal dari kecepatan perubahan teknologi yang terus melampaui batas-batas konvensional.