HPN 2026 di Manggarai: PRISMA Ingatkan Penguasa, Pers adalah Alarm, Bukan Alat Kekuasaan

MANGGARAI, Foxnesia.com - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Manggarai dijadikan momentum peringatan keras bagi kekuasaan. Melalui Workshop Jurnalistik yang digelar Senin (9/2/2026).

Persatuan Jurnalis Manggarai (PRISMA) menegaskan satu pesan utama: demokrasi lokal akan pincang jika pers direduksi hanya sebagai penyampai seremoni pembangunan.

Workshop yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Manggarai ini menghadirkan narasumber lintas sektor dan diikuti aparat negara, mahasiswa, hingga pelajar. Kehadiran berbagai elemen tersebut menegaskan bahwa kebebasan pers adalah urusan publik, bukan kepentingan segelintir wartawan.

Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, secara terbuka mengakui bahwa pembangunan daerah tidak mungkin berjalan sehat tanpa kontrol pers.

“Pers adalah alarm kekuasaan. Tanpa pers, kebijakan publik rawan menyimpang dan pembangunan hanya menjadi laporan sepihak pemerintah,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi pengakuan penting bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada keberanian media dalam mengawasi kekuasaan.

AJI Kupang: Saat Pers Dilemahkan, Demokrasi Mati Perlahan

Ketua AJI Kupang, Djemi Amnifu, menegaskan bahwa pers bukan aksesoris demokrasi, melainkan pilar yang menentukan hidup-matinya sistem demokrasi itu sendiri.

Ia mengingatkan maraknya peristiwa yang mengancam kerja-kerja jurnalistik di tengah gejolak demokrasi. Menurutnya, wartawan secara tegas dilindungi oleh undang-undang, sehingga segala bentuk intimidasi dan pembungkaman terhadap pers merupakan ancaman serius bagi demokrasi.

Kasi Humas Polres Manggarai, AKP Putu Saba Nugraha, yang mewakili Kapolres Manggarai, menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh melindungi kemerdekaan pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Setiap upaya menghalangi kerja jurnalistik adalah pelanggaran hukum. Kritik bukan kejahatan,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat agar aparat penegak hukum tidak terjebak pada praktik kriminalisasi terhadap karya jurnalistik yang kritis terhadap kekuasaan.

Perwakilan Dekranasda Manggarai, Livinus Vitalis Livens Turuk, menyoroti peran strategis pers dalam mendorong ekonomi rakyat, khususnya UMKM lokal yang kerap terpinggirkan.

“Produk lokal Manggarai sering kalah bukan karena kualitas, tetapi karena minim keberpihakan informasi,” katanya.

Menurutnya, pers memiliki posisi penting untuk mengoreksi ketimpangan akses ekonomi melalui pemberitaan yang konsisten dan adil.

Kepala Dinas Kesehatan Manggarai, Jefrin Harianto, menegaskan bahwa krisis utama pers hari ini bukan semata tekanan kekuasaan, melainkan rapuhnya integritas jurnalis.

“Tanpa integritas dan verifikasi, pers kehilangan legitimasi moral. Jurnalis tidak boleh menjadi alat propaganda, siapa pun pemilik kekuasaannya,” tegasnya.

Mantan wartawan yang dikenal berpihak pada kepentingan rakyat ini menekankan pentingnya akurasi dan keberanian moral dalam praktik jurnalistik.

Workshop ini diikuti unsur TNI, organisasi mahasiswa seperti GMNI dan PMKRI, BEM Unika Santu Paulus Ruteng, mahasiswa STIE Karya Ruteng, STIPAS Ruteng, serta pelajar SMA/SMK se-Kecamatan Langke Rembong. Kehadiran mereka menandai konsolidasi publik untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.

PRISMA menegaskan bahwa netralitas pers tidak berarti diam terhadap ketidakadilan. Dalam peringatan HPN 2026 ini, PRISMA menyatakan sikap tegas: pers harus berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat, bukan pada kenyamanan kekuasaan.

Di tengah ancaman pembungkaman, disinformasi, dan kooptasi, PRISMA mengingatkan satu hal mendasar: demokrasi Manggarai tidak membutuhkan pers yang jinak, tetapi pers yang berani.