Penerbitan Buku dan Bingkai Foto Diduga Dimainkan Oknum, Walikota Makassar: Saya Tidak Pernah Arahkan Siapapun
Mei 09, 2025
MAKASSAR, Foxnesia.com - Dunia pendidikan Kota Makassar kembali tercoreng.
Hal ini mencuak terkait adanya dugaan keterlibatan PLT Kabid SD sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan oknum Ketua Forum pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dalam aktivitas yang menyerupai praktik pemasaran penerbit buku dan pembingkaian foto Walikota dan wakil walikota di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Plt. Kabid SD mengatakan dalam Pesan dan telepon melalui Whasthap membenarkan adanya Arahan dari Inisial B, A dan E untuk beberapa penerbit dan Bingkai foto walikota dan wakil walikota makassar.
Informasi lain tersebut diperoleh dari sejumlah kepala sekolah di wilayah Makassar yang menyebut adanya Arah tidak langsung untuk bekerja sama dengan penerbit tertentu.
Mereka mengaku mendapat rekomendasi dari K3S, dan beberapa bahkan menyebut nama salah satu anggota tim sukses calon Wali Kota yang diduga ikut terlibat dalam pengkondisian tersebut.
Menurut pengakuan seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan, Arahan tersebut disampaikan dalam forum rapat K3S.
Ia menyatakan wajib mengambil, jika tidak akan mencatat namanya dan jika masih ingin menjabat kyepala sekolah, dengan adanya tekanan moral dan ancaman tersirat yang membuat para Kepala Sekolah merasa terpaksa mengikuti Arah tersebut.
Setelah pertemuan K3S tersebut, sejumlah penerbit langsung mendatangi sekolah-sekolah dan menyampaikan kewajiban untuk membeli buku-buku tertentu.
Selain itu, terdapat bukti surat pesanan dari salah satu penerbit yang mewajibkan sekolah mengambil buku perpustakaan dalam jumlah tertentu.
Yang menjadi sorotan, pada salah satu nota pesanan yang tersebar tercantum logo seperti Resopa Community.
Ketua Komunitas Resopa yang dikenal sebagai Haji. Borahima membenarkan jika itu loga komunitas, tidak hanya itu, dalam catatan tersebut juga tertera nama dan nomor telepon yang diduga milik pihak yang mengkoordinasikan distribusi buku ke sekolah-sekolah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterlibatan pihak eksternal dalam proses pengadaan di lingkungan sekolah negeri.
Selain itu, ditemukan pula informasi bahwa salah satu mitra Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Secara Elektronik (SIPLAH) yang menjadi penyedia foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diduga merupakan hasil Arah dari salah satu tim pemenangan.
Dugaan ini muncul dari keterangan salah satu kepala sekolah yang menyebut bahwa penyedia tersebut direkomendasikan melalui jalur informal, bukan melalui prosedur resmi dari dinas.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, perwakilan dari salah satu penerbit menyebut bahwa buku-buku yang ditawarkan merupakan "titipan" dari oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan dari komunitas Komunitas Resopa. Salah satu penerbit juga menyebut nama Pak Ketua ATA sebagai pihak yang memberi Arah. Wartawan kami telah menghubungi melalui pesan dan telepon Whasthap tidak memberikan klarifikasi tersebut.
Menanggapi informasi ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, membantah keras keterlibatan instansinya dalam pengkondisian kerja sama penerbit. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan arahan kepada kepala sekolah untuk bekerja sama dengan penerbit tertentu.
"Jika memang benar ada praktik seperti itu, saya akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan kepala sekolah maupun pejabat dinas," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, H. Munafri Arifuddin, S.H., atau yang akrab disapa juga turut memberikan tanggapan atas isu ini.
Ia menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi semacam itu kepada pihak mana pun. Menurutnya, semua penerbit memiliki hak yang sama untuk bermitra dengan sekolah, selama sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Saya tidak pernah mengarahkan siapa pun dalam hal kerja sama penerbitan. Prinsipnya, semua penerbit bisa masuk ke sekolah selama sesuai aturan dan tidak ada paksaan," ujar Walikota Makassar.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak yang disebutkan masih enggan memberikan keterangan resmi. Namun, dugaan keterlibatan ASN dan pihak eksternal dalam pengondisian penerbit di lingkungan pendidikan akan menjadi perhatian serius, terutama terkait integritas, netralitas, dan etika pelayanan publik.
Ichal
.jpeg)
