Rekonstruksi Pola Follow Up Kemahasiswaan : Tranformasi Wacana Kritis Menjadi Aksi Kolektif Mahasiswa

OPINI, Foxnesia.com - Hari ini, kampus-kampus kita telah berubah menjadi menara gading yang kian steril. Seperti yang sering dikritik pedas oleh Eko Prasetyo, universitas tidak lagi menjadi rahim tempat lahirnya pembebasan, melainkan pabrik pencetak sarjana yang fasih memperdebatkan konsep agent of change di ruang ber-ac, tetapi mendadak lumpuh dan buta ketika ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. 

Ruang-ruang diskusi kita terjebak dalam romantisme akademis yang dipenuhi kegiatan formal, di mana materi kemahasiswaan dihafalkan layaknya dogma lalu dibuang begitu pintu kelas di tutup. 

sebagai bidang Keilmuan di HMPS Ilmu Hadis, kami menolak untuk terus melestarikan tradisi kelapukan ini. Kami percaya, sebagaimana diajarkan oleh Tan Malaka dalam gagasan materialisme dialektisnya, bahwa pengetahuan tidak akan pernah bermakna apa pun jika ia berhenti sebagai teks yang bisu di atas kertas.

Ilmu harus membumi, dan kesadaran kritis tidak pernah lahir dari kenyamanan ruang kelas. Tan Malaka telah lama mengingatkan kita tentang pentingnya mendidik massa melalui aksi, bahwa teori dan tindakan adalah satu kesatuan organik yang tak terpisahkan bahwa kebenaran intelektual baru memiliki nyawa ketika ia berani menentang tirani di gelanggang kenyataan.

Atas dasar kesadaran fundamental itulah, kami mengambil langkah Rekonstruksi : membangun pola follow-up materi kemahasiswaan yang lebih relevan dan kritis, dari sekadar diskusi teoretis di ruang tertutup menjadi aksi demonstrasi nyata. 

Kami menolak membiarkan mahasiswa baru hanya berwacana di atas diktat, sementara di luar sana panggung kekuasaan mempertontonkan kebijakan yang menciderai akal sehat dan menyengsarakan rakyat banyak. 

Dengan Grand isu Evaluasi 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo - Gibran.

Kita melihat bagaimana caurt-marut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan tanpa perencanaan struktural yang matang, sementara sektor vital kemasyarakatan diabaikan. 

Kita menyaksikan pengabaian atas hak-hak dasar rakyat lewat berbagai kebijakan yang menindas kaum marginal, termasuk cengkeraman oligarki yang terus merusak sendi-sendi kehidupan desa. 

Di sisi lain, negara justru menunjukkan watak otoritarianismenya melalui upaya sistematis yang mencoba mewujudkan militerisme masuk kembali ke ruang-ruang sipil, memberangus kebebasan berpendapat, dan mereduksi demokrasi menjadi sekadar alat kontrol kekuasaan. 

Tidak hanya itu, ancaman ekologis di depan mata terus dibiarkan pembabatan hutan dan bencana ekologis akibat karhutla (kebakaran hutan dan lahan) terus terjadi secara berulang, namun negara bersikap setengah hati hingga kami mendesak agar krisis ini ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Di tengah himpitan krisis multidimensi ini, di saat yang sama negara gagal menjamin hak paling fundamental bagi masa depan bangsa, yakni mewujudkan pendidikan gratis yang merata dan dapat diakses oleh seluruh anak negeri, alih-alih menjadikannya komoditas bisnis yang memperkaya segelintir elite.

Persoalan-persoalan ini bukanlah isu pinggiran yang bisa diselesaikan cukup dengan lembar kertas proposal kajian atau diskusi seminar yang berakhir dengan tepuk tangan hampa. Ini adalah panggilan sejarah. 

Mahasiswa baru tidak boleh diajar menjadi penonton di pinggir gelanggang, yang apatis terhadap penderitaan rakyat dan hanya sibuk memikirkan IPK semata. Mereka harus dibawa keluar untuk menghirup debu jalanan, merasakan terik matahari, dan menyatukan denyut jantung mereka dengan jeritan kaum tertindas. 

Sebab, jalanan adalah laboratorium sosial yang paling jujur tempat di mana teori-teori kuliah diuji, empati diasah, solidaritas ditempa, dan keberanian dibuktikan di hadapan para penguasa zalim.

Melalui langkah radikal ini, kami ingin menyalakan bara perlawanan yang abadi di dada para mahasiswa baru. Agar mereka sadar sejak detik pertama menjejakkan kaki di kampus, bahwa gelar mahasiswa bukanlah tiket menuju kenyamanan pribadi, melainkan mandat moral yang suci untuk senantiasa berdiri di garis depan membela kebenaran, melawan ketertindasan, dan merawat masa depan republik ini.