Soroti Antrean Panjang di SPBU Hingga Lonjakan Harga BBM di Pedagang Eceran, HMI Komdak Minta Pemerintah Segera Temukan Solusi

GOWA, Foxnesia.com - Kelangkaan dan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Dakwah dan Komunikasi (Komdak) Cabang Gowa Raya.

Hal ini diungkapkan oleh Alfin, Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Komdak. Menyampaikan pernyataan sikap tegas kepada pemerintah sebagai bentuk respons atas kelangkaan pasokan BBM serta kenaikan harga eceran yang dinilai telah membebani masyarakat Sulsel.

Menurutnya, kosongnya pasokan BBM di sejumlah penyalur resmi dalam beberapa pekan terakhir telah berdampak langsung terhadap harga BBM di tingkat pengecer. Kondisi tersebut dinilai telah berada di luar batas kewajaran dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kelangkaan BBM ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya, terutama nelayan, petani, pengemudi, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM,” ujar Alfin, Kamis (10/9/2026).

Alfin menegaskan, pemerintah bersama Satgas Pengawasan BBM yang telah dibentuk di Sulsel harus segera mengambil langkah konkret di lapangan. 

Ia meminta Satgas tidak hanya berhenti pada pembentukan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penimbunan, penyalahgunaan BBM subsidi, maupun praktik distribusi yang merugikan masyarakat.

“Kami mendesak Satgas yang sudah dibentuk untuk segera turun melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari pangkalan, penyalur, hingga tingkat pengecer. Jika ditemukan oknum yang melakukan penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi, harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Alfin meminta Pemerintah Provinsi Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD Sulsel, khususnya anggota DPRD dari Dapil 3, untuk melakukan pengawasan secara serius terhadap persoalan distribusi BBM.

Ia juga mendesak pemerintah untuk memanggil pihak Pertamina dan agen atau penyalur resmi guna mengevaluasi secara menyeluruh hambatan distribusi BBM, mulai dari depot utama hingga penyalur dan sub-penyalur di tingkat daerah dan desa.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat persoalan distribusi yang tidak jelas. Pemerintah harus memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak dimainkan oleh oknum tertentu,” katanya.

Alfin juga mendorong adanya langkah konkret untuk mengendalikan harga BBM di tingkat pengecer agar masyarakat tidak dibebani harga yang terlalu tinggi. Menurutnya, mekanisme pengawasan harga dan distribusi harus diperkuat agar tidak terjadi praktik yang merugikan konsumen.

Ia menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM bukan sekadar masalah distribusi, tetapi telah menyentuh aspek ekonomi dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.

“Gubernur, Bupati, dan DPRD jangan tinggal diam. Kami memberikan waktu 3×24 jam agar pemerintah bersama pihak terkait menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan mahalnya harga BBM ini,” tegas Alfin.

Ia berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas dan semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat kecil di Sulawesi Selatan.