FOXLINE NEWS
Mode Gelap
Artikel teks besar

Sikap Tertutup Disdik Sulsel Dipertanyakan, Publik Desak Keterbukaan Informasi


MAKASSAR, Foxnesia.com – Sikap yang dinilai tertutup dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menuai sorotan dari sejumlah kalangan. 

Minimnya penjelasan resmi terhadap berbagai isu yang berkembang memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

Sorotan tersebut mengemuka di tengah perhatian masyarakat terhadap sejumlah isu yang belakangan berkembang di sektor pendidikan di Sulawesi Selatan. 

Dalam situasi demikian, publik menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk memberikan kepastian dan menghindari munculnya berbagai spekulasi.

Sejumlah pihak berpandangan bahwa sebagai lembaga pemerintah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami tidak ingin membangun opini ataupun menyimpulkan sesuatu tanpa dasar. Namun, ketika ruang dialog tertutup dan tidak ada penjelasan resmi, wajar apabila publik mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Cara terbaik untuk menghentikan spekulasi adalah dengan membuka ruang dialog, memberikan atensi terhadap berbagai upaya komunikasi, serta menyampaikan penjelasan secara terbuka," ujar AR yang meminta namanya diinisialkan, Rabu (01/07/26).

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. 

Dengan adanya komunikasi yang terbuka, berbagai isu yang berkembang dapat dijelaskan secara objektif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi terkait berbagai isu yang menjadi perhatian publik. 

Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diturunkan, masih sementara menghubungi pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.


Hae