Soroti Kehadiran Menteri Kehutanan di Rakernas PSI Makassar, HMI Badko Sulsel : Jangan Abaikan Krisis Kehutanan Sulsel

MAKASSAR, Foxnesia.com - Hadirnya Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Kota Makassar menuai perhatian publik, khususnya di tengah kompleksitas dan krisis tata kelola kehutanan yang masih terjadi di Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan (Badko Sulsel), Andi Akram Al Qadri menegaskan bahwa kehadiran Menteri Kehutanan di Sulsel seharusnya tidak sekadar dimaknai sebagai agenda politik seremonial, melainkan menjadi momentum evaluatif dan korektif atas berbagai persoalan kehutanan yang hingga kini belum terselesaikan.

“Sulawesi Selatan sedang tidak baik-baik saja dalam isu kehutanan. Deforestasi, alih fungsi kawasan hutan, konflik agraria, hingga maraknya aktivitas tambang dan perkebunan di kawasan hutan masih menjadi persoalan serius. Kehadiran Menteri Kehutanan di Makassar mestinya disertai komitmen konkret untuk menyelesaikan problem struktural ini, bukan sekadar hadir dalam forum politik,” tegas Andi Akram Al Qadri, Rabu (28/01/26).

HMI Badko Sulsel menilai, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan hutan di Sulsel terus tertekan oleh kepentingan investasi yang kerap mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. 

Sejumlah wilayah seperti Luwu Raya, Enrekang, Tana Toraja, dan kawasan pegunungan lainnya menghadapi ancaman kerusakan hutan yang berdampak langsung pada krisis lingkungan, bencana ekologis, serta terganggunya ruang hidup masyarakat adat dan petani.

“Kami khawatir, bila isu kehutanan hanya dijadikan komoditas politik tanpa keberpihakan nyata pada kelestarian lingkungan dan masyarakat lokal, maka negara secara perlahan sedang melegitimasi kerusakan ekologis yang masif,” lanjutnya.

HMI Badko Sulsel juga mengingatkan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan tetap terjaga, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kami menegaskan, hutan bukan panggung politik. Hutan adalah ruang hidup rakyat dan warisan ekologis untuk generasi mendatang. Menteri Kehutanan harus berdiri di garda depan menjaga itu, bukan larut dalam euforia politik,” tutup Ketua Bidang ESDM HMI Badko Sulsel.