Gelombang Kritik Terhadap DPRD Manggarai Meluas, LPPDM Pimpin Aksi Damai

MANGGARAI, Foxnesia.com - Gelombang kritik terhadap DPRD Kabupaten Manggarai kian membesar. Di sejumlah kota besar, demonstrasi berlangsung dengan teriakan lantang dan massa berjubel. 

Hal itu disampaikan oleh Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) saat memimpin aksi demonstrasi damai menolak rencana kenaikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4,1 Milliar di depan kantor DPRD Manggarai, Kamis (04/09/2025).

Massa menilai rencana tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Menurut LPPDM, DPRD justru lebih mengutamakan kenyamanan birokrasi ketimbang kebutuhan dasar masyarakat.

Aksi dimulai pukul 10.00 WITA di Lapangan Natas Labar Ruteng. Setelah berorasi, massa bergerak menuju kantor DPRD pukul 10.30 WITA. 

Demonstrasi berlangsung damai dengan pengamanan aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres Manggarai AKBP Hendri Syahputra didampingi Wakapolres Kompol Meu Charles Sitepu dan Danki Brimob Kompi 2 Batalion B Pelopor IPTU Julhaedi, unsur Forkompimda juga hadir memantau jalannya aksi.

Dua pengacara, Gregorius Bocok dan Adrianus Trisno Rahmat, tampil sebagai orator utama. Mereka menuding DPRD tidak peka terhadap kondisi masyarakat.

“DPRD seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan memprioritaskan kenyamanan pribadi dengan menggelembungkan anggaran perjalanan dinas,” tegas Bocok.

Ia juga menyoroti Fraksi NasDem yang disebut mengusulkan tambahan Rp4,1 Milliar. 

“Bagaimana bisa Fraksi NasDem tega mengajukan tambahan sebesar itu di tengah kesulitan rakyat? DPP NasDem tidak boleh tinggal diam,” tambahnya.

Sementara itu, Rahmat menilai kebijakan tersebut sebagai arogansi politik. 

“Ini bentuk ketidakpekaan wakil rakyat yang tidak pantas,” ujarnya.

Massa LPPDM sempat berdialog dengan Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos. Mereka mempertanyakan prioritas DPRD yang lebih mengedepankan perjalanan dinas dibandingkan pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan sekolah dan jalan desa.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat. 

“Kami terbuka untuk berdialog. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan lebih lanjut di internal DPRD,” ujarnya singkat usai pertemuan dengan perwakilan LPPDM.

Selain menolak kenaikan anggaran perjalanan dinas, LPPDM juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM di NTT, evaluasi program makan bergizi, serta transparansi dana transfer daerah.

Aksi berakhir pukul 13.00 WITA dengan pembacaan pernyataan sikap. LPPDM menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi setiap kebijakan DPRD yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat.