FOXLINE NEWS
Mode Gelap
Artikel teks besar

Dasco atau Amran: Dua Model Kekuasaan dalam Mencari Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia

 

Rini Asriasni

OPINI, Foxnesia.com -“Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya mampu menjaga Presiden tetap berkuasa. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor demokrasi.”

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam tatanan politik nasional. Peristiwa ini bukan hanya pergantian pejabat dalam struktur pemerintahan, namun juga merupakan momentum untuk menguji kembali arah konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah dinamika tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad dan Andi Amran Sulaiman menjadi dua figur yang menarik untuk diperbincangkan karena keduanya menawarkan modal politik yang berbeda.

Mengapa Dasco dan Amran?

Ada beberapa alasan mengapa Sufmi Dasco Ahmad dan Andi Amran Sulaiman dipilih sebagai dua figur yang diperbandingkan dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. 

Pertama, keduanya merepresentasikan dua karakter kekuasaan yang berbeda dalam lanskap politik Indonesia. Dasco merupakan representasi elite politik yang tumbuh dan mengkonsolidasikan pengaruh melalui struktur partai, parlemen, serta jaringan kekuasaan di sekitar Presiden Prabowo. Sementara, Amran merupakan figur dengan latar belakang pengusaha dan manajerial eksekutif yang membangun pengaruh melalui jaringan ekonomi, pengalaman eksekutif sebagai menteri, serta pengelolaan sektor strategis pemerintahan.

Kedua, perbedaan dari sumber legitimasi dan model konsolidasi kekuasaan. Dasco lebih merepresentasikan pendekatan politik yang bertumpu pada negosiasi, komunikasi antar elite, dan pengelolaan jaringan kelembagaan. Sebaliknya, Amran cenderung merepresentasikan pendekatan manajerial di tatanan eksekutif yang menekankan pencapaian target dan implementasi kebijakan. Olehnya, kedua figur ini menawarkan dua pendekatan berbeda dalam membangun stabilitas pemerintahan, yaitu melalui konsolidasi politik dan melalui efektivitas pengelolaan sumber daya.

Ketiga, dimensi geografis juga memberikan konteks tersendiri. Dasco lahir di Bandung, Jawa Barat, sedangkan Amran berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Perbedaan ini membuka ruang untuk membicarakan representasi politik antara pusat kekuasaan yang selama ini terkonsentrasi di Jawa dan potensi perluasan representasi kawasan luar Jawa. Meskipun asal geografis tidak otomatis menentukan orientasi politik seseorang dan pada konteks ini pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak melalui pemilihan umum, namun komposisi kepemimpinan nasional tetap relevan dibaca melalui perspektif distribusi representasi dan ketimpangan pusat-pinggiran.

Keempat, keduanya memiliki karakter jaringan kekuasaan yang berbeda. Dasco memiliki kedekatan struktural dengan partai politik dan parlemen, sedangkan Amran memiliki jaringan bisnis dan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan kariernya. Misalnya, relasi Amran dengan Haji Isam memperlihatkan pentingnya membaca hubungan antara jaringan keluarga, kepentingan bisnis, dan kekuasaan eksekutif secara lebih kritis. Namun, analisis ini bukan untuk menyimpulkan adanya intervensi kepentingan bisnis terhadap kebijakan negara, tetapi hanya untuk menguji bagaimana jaringan ekonomi politik dapat berinteraksi dengan proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Dengan demikian, membandingkan Dasco dan Amran merupakan upaya membaca dua model konsolidasi kekuasaan yang berbeda, politik kepartaian dan jaringan kelembagaan di satu sisi, serta kekuatan ekonomi, kapasitas manajerial, dan jaringan eksekutif di sisi lain. Kemudian, dari perbedaan tersebut, muncul pertanyaan yang fundamental, dalam situasi ketegangan politik dan tantangan legitimasi pemerintahan, model kekuasaan seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan Indonesia? Pemimpin seperti apa yang paling dibutuhkan Indonesia untuk meredam ketegangan politik sekaligus menjaga kualitas demokrasi?

Perlu digaris bawahi, bahwa stabilitas kekuasaan tidak sama dengan stabilitas demokrasi.

Di sinilah persoalan mendasarnya, stabilitas politik sering kali dipahami sebatas kemampuan pemerintah mengendalikan konflik di antara elite. Padahal, stabilitas demokratis juga mensyaratkan adanya ruang kritik, partisipasi masyarakat, kebebasan sipil, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pemerintahan bisa saja terlihat solid karena hampir seluruh kekuatan politik berada dalam barisan koalisi yang sama. Namun, kesolidan koalisi tersebut belum tentu mencerminkan sehatnya demokrasi. Masyarakat akan menilai, ketika terlalu banyak kekuatan politik terkonsentrasi dalam satu lingkaran kekuasaan, maka mekanisme pengawasan justru berpotensi lemah.

Karena itu, mencari pengganti Gibran seharusnya tidak berhenti pada pertimbangan siapa yang paling mudah bekerja sama atau loyal dengan Presiden. Masyarakat Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang juga mampu memberikan koreksi ketika kebijakan pemerintah berpotensi menyimpang dari kepentingan publik.

Antara Dasco dan Amran

Sufmi Dasco Ahmad memiliki modal politik yang tidak bisa diabaikan. Pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra memposisikannya sebagai salah satu figur penting dalam lingkaran komunikasi politik pemerintahan Prabowo. Dasco memahami bagaimana kepentingan politik dinegosiasikan, bagaimana konflik antar elite diredam, dan bagaimana hubungan antara pemerintah dan parlemen dikelola. Dalam situasi politik yang membutuhkan konsolidasi, kemampuan semacam ini merupakan aset strategis.

Jika Dasco menjadi Wakil Presiden, pemerintahan Prabowo berpotensi memperoleh stabilitas politik yang lebih kuat. Komunikasi dengan partai-partai politik dan parlemen dapat berlangsung lebih efektif karena Dasco memahami struktur serta dinamika kekuasaan dari dalam.

Namun, keunggulan tersebut juga sekaligus menjadi persoalan.

Dasco merupakan figur yang sangat dekat dengan struktur kekuasaan Gerindra. Jika ia menduduki posisi Wakil Presiden, muncul risiko semakin terkonsentrasinya kekuasaan politik dalam satu lingkaran yang relatif sama, meskipun mayoritas partai koalisi sepakat posisi Wakili Presiden dijabat dari internal Partai Gerindra dan memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menemukan. 

Dalam perspektif demokrasi, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian. Sebab, pemerintahan yang terlalu terkonsolidasi dapat kehilangan ruang koreksi internal.

Selain itu, perpindahan Dasco ke Istana juga berpotensi mengurangi salah satu kekuatan penting Gerindra di parlemen. Selama ini, kemampuan Dasco mengelola komunikasi politik merupakan bagian dari modal strategis pemerintahan Prabowo.

Olehnya, Dasco mungkin menjadi pilihan paling rasional untuk menjaga stabilitas elite. Akan tetapi, apakah ia juga menjadi pilihan terbaik untuk memperkuat keseimbangan demokrasi? Pertanyaan ini masih membutuhkan analisis lebih lanjut.

Berbeda dengan Dasco, Andi Amran Sulaiman menawarkan karakter kepemimpinan yang lebih berorientasi pada implementasi kebijakan. Pengalamannya dalam pemerintahan, khususnya di sektor pertanian, memberikan modal tersendiri. Isu ketahanan pangan, kesejahteraan petani, distribusi hasil produksi, dan kemandirian ekonomi merupakan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Amran juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan berasal dari Sulawesi Selatan. Kehadirannya dapat memberikan ruang untuk merepresentasikan wilayah di luar Jawa. Dalam konteks pembangunan Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan antar kawasan, kehadiran figur dari luar pusat kekuasaan Jawa memiliki nilai simbolis dan politis.

Namun, representasi geografis tidak otomatis menghasilkan legitimasi nasional. Amran tetap harus membuktikan kemampuannya menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Persoalan lainnya adalah pengalaman manajerial eksekutif tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan mengelola konflik politik. Menjadi Wakil Presiden membutuhkan kapasitas untuk memahami persoalan lintas sektor, membangun kompromi, serta menghadapi perbedaan kepentingan yang jauh lebih kompleks daripada pengelolaan satu kementerian. Amran mungkin memiliki modal untuk menawarkan pendekatan pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Namun, kemampuannya sebagai komunikator politik nasional dan pemersatu berbagai kepentingan juga perlu diuji.

Kesimpulannya, Dasco menawarkan stabilitas melalui konsolidasi politik, sedangkan Amran menawarkan stabilitas melalui efektivitas kebijakan dan pembangunan ekonomi riil. Keduanya memiliki relevansi, tetapi juga membawa risiko masing-masing. Dasco berpotensi memperkuat pemerintahan dari dalam, tetapi harus mampu menghindari kecenderungan konsentrasi kekuasaan. Sementara itu, Amran berpotensi menghadirkan orientasi kebijakan yang lebih pragmatis, tetapi harus membuktikan kapasitas kepemimpinan politik lintas sektor.

Dalam opini saya, persoalan Indonesia hari ini tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan stabilitas elite ataupun efektivitas teknokratis semata.

Ketegangan politik tidak selalu bersumber dari konflik antar partai. Tetapi, juga dapat muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan publik, ketimpangan ekonomi, lemahnya perlindungan hak warga negara, dan menyempitnya ruang partisipasi demokratis.

Karena itu, Wakil Presiden berikutnya harus memiliki kemampuan untuk menjembatani tiga kepentingan sekaligus, yaitu (1) kepentingan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, (2) kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, dan (3) kepentingan demokrasi dalam mempertahankan mekanisme pengawasan kekuasaan.

Pada akhirnya, peluang Dasco maupun Amran sangat bergantung pada kalkulasi politik Presiden Prabowo dan proses pemilihan di MPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dasco mungkin lebih unggul dalam kalkulasi konsolidasi kekuasaan. Amran dapat menjadi alternatif apabila Presiden menginginkan figur dengan karakter eksekutif dan orientasi pembangunan yang berbeda.

Namun, ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama, yakni dalam demokrasi, loyalitas kepada Presiden tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada konstitusi dan rakyat. Wakil Presiden harus mampu bekerja sama dengan Presiden, tetapi juga memiliki keberanian untuk menyampaikan perbedaan pandangan ketika kepentingan publik mengharuskannya.

Penulis : Rini Asriasni

Direktur Bidang Demokrasi dan HAM Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi (PALPASI) Indonesia


*Tulisan tanggung jawab penuh penulis