KOHATI HMI Cabang Gowa Raya Sukses Gelar Diskusi Dialektis
Juli 14, 2026
GOWA, Foxnesia.com – Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Gowa Raya melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi (PSDO) menyelenggarakan Diskusi Dialektis bertajuk "Negara Mengatur, Budaya Bertutur: Dialektika Perpres Nomor 111 Tahun 2025 dan Eksistensi Gender Tradisional Sulawesi Selatan."
Kegiatan yang diikuti oleh puluhan Mahasiswa dari berbagai jurusan berlangsung di Warkop Mau.co, Kabupaten Gowa, Senin (14/7/26) malam.
Diskusi ini berangkat dari kesadaran bahwa kebijakan publik tidak pernah lahir di ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas sosial, nilai-nilai budaya, serta dinamika masyarakat yang hidup di dalamnya.
Oleh karena itu, pembacaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan hukum normatif, tetapi juga perlu ditelaah melalui perspektif sosiologis, antropologis, dan kebudayaan.
Oleh karena itu, pembacaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan hukum normatif, tetapi juga perlu ditelaah melalui perspektif sosiologis, antropologis, dan kebudayaan.
Dalam rangka memperkaya perspektif dan memperdalam kajian, KOHATI HMI Cabang Gowa Raya menghadirkan dua narasumber yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidangnya masing-masing, yakni Andi Sri Wulandani Thamrin, Sekretaris Umum FORHATI Wilayah Sulawesi Selatan sekaligus Staf Ahli Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Rahmatullah Usman, Aktivis JAKFI Makassar yang aktif dalam berbagai diskursus sosial, budaya, dan kebijakan publik. Jalannya diskusi dipandu oleh Jihan Maulidya selaku kurator diskusi.
Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Gowa Raya, Saripa Ikawati, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen KOHATI dalam menjaga tradisi intelektual kader perempuan HMI melalui ruang-ruang dialog yang kritis, ilmiah, dan inklusif.
"Perpres Nomor 111 Tahun 2025 perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi hukum, sosial, budaya, dan kemanusiaan secara bersamaan. Negara memiliki legitimasi untuk mengatur, namun pada saat yang sama masyarakat juga memiliki realitas budaya yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari identitas kolektifnya. Karena itu, diperlukan ruang dialog yang sehat agar kebijakan publik dapat dipahami secara utuh tanpa mengabaikan konteks sosial dan budaya masyarakat," ujar Saripa Ikawati, Senin (13/07/26).
Menurutnya, keberadaan gender tradisional di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari kekayaan antropologis dan sejarah sosial masyarakat yang layak dipahami melalui pendekatan akademik yang objektif dan berbasis pengetahuan.
Lebih lanjut, Saripa menegaskan bahwa KOHATI HMI Cabang Gowa Raya akan terus hadir sebagai ruang kaderisasi intelektual perempuan yang mampu melahirkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
"KOHATI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kader perempuan, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan dan laboratorium gagasan bagi lahirnya kepemimpinan intelektual perempuan. Kami ingin memastikan bahwa kader perempuan HMI memiliki kemampuan membaca perubahan sosial, merespons dinamika kebijakan publik secara kritis, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil, inklusif, demokratis, dan berkeadaban," tambahnya.
Melalui kegiatan ini, KOHATI HMI Cabang Gowa Raya berharap dapat mendorong lahirnya diskursus akademik yang konstruktif mengenai hubungan antara negara, kebudayaan, dan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual yang bertanggung jawab dalam mengawal arah kebijakan publik di Indonesia.
Diskusi ini sekaligus menegaskan pentingnya menghadirkan kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada aspek regulatif dan administratif, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap keragaman sosial budaya yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Haeril
.jpeg)