Menagih Janji Literasi : Di Balik Labirin Kurikulum dan Wajah Retak Pendidikan Kita

OPINI, Foxnesia.com - Setiap tanggal 2 Mei, udara selalu dipenuhi oleh aroma seremoni. Upacara digelar, pidato dikumandangkan, dan seragam-seragam rapi berbaris di bawah terik matahari. 

Namun, saat gema lagu "Indonesia Raya" surut, sebuah pertanyaan purba kembali mengetuk pintu kesadaran kita: Sudahkah pendidikan kita benar-benar memanusiakan manusia, atau ia sekadar mesin penggiling yang mencetak sekrup-sekrup kecil bagi industri?

Jika kita menengok ke dalam lembar-lembar konstitusi, Indonesia sebenarnya adalah negeri yang sangat romantis terhadap pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 dengan lantang menjanjikan hak belajar bagi setiap warga tanpa kasta. 

Komitmen ini dikunci rapat oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan mandat Mandatory Spending 20% APBN sebuah angka fantastis yang seharusnya mampu menyulap gubuk belajar menjadi istana ilmu.

Namun, regulasi hanyalah "iman tanpa perbuatan" jika ia berhenti di meja birokrasi. Antara teks undang-undang yang progresif dan realitas di pelosok negeri, terbentang jurang yang sangat dalam. 

Di kota besar, anak-anak berdiskusi dengan kecerdasan buatan, sementara di tepian negeri, guru-guru masih berjuang membagi satu buku lapuk untuk lima kepala.

Perjalanan pendidikan kita adalah sejarah transisi yang tak putus. Kita bergerak dari KTSP yang menjanjikan otonomi, melompat ke Kurikulum 2013 yang sarat kompetensi, hingga kini berlabuh pada Kurikulum Merdeka. 

Semangatnya mulia: fleksibilitas dan pembelajaran berbasis proyek. Namun, di lapangan, perubahan ini sering kali dirasakan sebagai "badai administratif" ketimbang revolusi pedagogis.

Guru, yang seharusnya menjadi dirigen ilmu, justru kerap kelelahan menjadi juru tulis laporan. Setiap ganti menteri, ada kecemasan yang menjalar di ruang guru: Apalagi yang harus diubah? 

Inilah paradoks kita; kita sibuk mengganti baju kurikulum, namun lupa memastikan apakah tubuh yang memakainya sudah cukup gizi.

Melihat fenomena ini, kita diingatkan oleh kritik tajam Paulo Freire. Sang pemikir besar ini pernah memperingatkan tentang bahaya "Banking Concept of Education" (Pendidikan Gaya Bank). 

Dalam sistem ini, siswa dianggap sebagai "celengan kosong" yang pasif, tempat guru "menabung" informasi untuk kemudian diambil kembali saat ujian.

Freire mendambakan Conscientization pendidikan yang membangkitkan kesadaran kritis. Jika pendidikan kita hanya berorientasi pada nilai ujian dan kemampuan menghafal, maka kita sedang melahirkan generasi yang patuh secara buta, namun lumpuh dalam memecahkan persoalan hidup yang nyata.

"Pendidikan hari ini jangan hanya dipandang sebagai mesin pencetak pekerja. Kita butuh ruang di mana seni dan budaya menjadi napas dalam kurikulum. Jika pendidikan hanya mengejar angka tanpa menyentuh rasa dan akar kebudayaan, kita sebenarnya sedang mencetak generasi yang cerdas secara kognitif namun buta secara nurani dan identitas," tegas Dario.

Hardiknas 2026 tidak boleh hanya menjadi pengingat sejarah tentang Ki Hadjar Dewantara. Ia harus menjadi momen evaluasi substantif. Kita perlu konsistensi, bukan sekadar pergantian istilah. 

Pemerintah harus berani memastikan bahwa keadilan pendidikan bukan hanya milik mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan atau sinyal internet yang kencang.

Pendidikan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kurikulum yang kita ganti, melainkan dari seberapa besar keberanian yang tumbuh di dada setiap anak Indonesia untuk mempertanyakan ketidakadilan dan menciptakan perubahan. 

Tanpa itu, Hardiknas hanyalah sebuah kalender merah sebuah hari libur tanpa makna, sebuah simbol tanpa ruh.

Sudahkah kita benar-benar merdeka untuk belajar, atau kita hanya merdeka untuk berganti belenggu kurikulum? Jawabannya ada pada seberapa serius kita membenahi realitas di lapangan hari ini.