Penolakan Penunjukan Farid sebagai Formatur PAN Pamekasan Menguat, Kader Siap Gelar Audiensi ke DPW dan DPP

PAMEKASAN, Foxnesia.com – Gelombang penolakan terhadap keputusan DPP PAN yang menunjuk Farid sebagai formatur DPD PAN Pamekasan terus membesar. Mayoritas DPC dari seluruh kecamatan bersama para ketua ranting menggelar konsolidasi di Jalan Dirgahayu, Pamekasan, Jumat (12/12/2025). 

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal sebelum audiensi resmi ke DPW PAN Jawa Timur dan DPP PAN di Jakarta.

Dalam audiensi itu, para kader PAN akan membawa dua tuntutan utama: menolak penunjukan Farid sebagai formatur dan meminta DPP mencabut penetapan tersebut.

Akar penolakan berawal dari keputusan DPP PAN yang memasukkan nama Farid—yang disebut bukan kader PAN—sebagai formatur tambahan. Padahal, dalam Musda PAN Pamekasan sebelumnya, 13 nama formatur telah disepakati secara resmi tanpa mencantumkan nama Farid.

“Ini kemudian yang membuat para kader PAN tegas menolak,” ujar Ketua KPPD PAN Pamekasan, Hosnan Ahmadi.

Hosnan menekankan bahwa penolakan ini bukan bentuk pembangkangan kepada pusat, melainkan usaha menjaga marwah organisasi sesuai mekanisme yang telah diputuskan secara demokratis. Ia menegaskan, jika DPP mengesahkan satu dari 13 nama yang diajukan peserta Musda, tidak akan ada penolakan dari para kader.

“Kalau misalnya DPP memberikan rekom formatur pada 13 nama yang sudah kami ajukan, itu tidak masalah. Sebab 13 nama itu memang merupakan nama-nama yang telah disepakati,” jelasnya.

Seluruh struktur PAN dari tingkat ranting hingga DPC di 13 kecamatan telah sepakat membawa persoalan ini ke tingkat wilayah dan pusat melalui audiensi resmi.

“Yang kami inginkan, DPP dan DPW tidak mengabaikan surat penolakan itu. Serta setiap suara dari akar rumput partai bisa didengar,” tegas Hosnan.

Ketua DPD PAN Pamekasan, Abdul Haq, mengonfirmasi bahwa desakan kader kuat untuk menyampaikan aspirasi ini secara formal. Ia memastikan DPD PAN siap mengawal dan memfasilitasi penuh rencana audiensi tersebut.

“Kami siap mengawal, karena ini suara langsung dari struktur dan akar rumput,” ujarnya.

Penolakan ini menjadi babak baru dari dinamika pasca-deadlock Musda PAN Pamekasan pada 29 November 2025. Ketegangan meningkat setelah munculnya nama Farid sebagai formatur tambahan yang tidak masuk dalam 13 nama hasil keputusan Musda. Solidnya barisan kader akar rumput membuat tekanan terhadap DPP PAN untuk meninjau ulang keputusan semakin kuat.

Sebelumnya, Koordinator 13 DPC PAN Pamekasan, Moh. Fudali, sudah menegaskan sikap penolakan seluruh jajaran DPRT hingga DPC terhadap keputusan penunjukan Farid karena dinilai melanggar mekanisme organisasi dan bertentangan dengan AD/ART partai.

“Kami menolak keputusan sepihak terkait penunjukan formatur terpilih. Ini tidak sesuai mekanisme,” tegasnya (2/12/2025).

Sekjen DPD PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno, juga menilai keputusan tersebut sangat mengejutkan dan berpotensi memicu konflik internal lebih besar.

“Ini rumah kita, tentu tidak bisa sembarangan,” ujarnya.

Sementara itu, Farid mengklaim bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua Formatur DPD PAN Pamekasan oleh Ketum PAN, Zulkifli Hasan, dalam rangkaian Musda Serentak PAN. Namun klaim tersebut justru memicu reaksi keras dari pengurus daerah, memperkuat gelombang penolakan yang kini meluas di tubuh PAN Pamekasan.