Grandline Kemerdekaan : Janji Sosial yang Belum Sampai

Tapi bila merdeka dimaknai sebagai hidup yang adil, sejahtera, dan bermartabat untuk semua, jawabannya masih samar.

Bung Hatta menyebut proklamasi 1945 sebagai “jembatan emas”. Artinya, kemerdekaan bukan akhir, melainkan jalan menuju masyarakat adil dan makmur. 

Ia bukan benda mati, tapi proses hidup yang menuntut kerja bersama. Tantangan kita hari ini bukan lagi kolonialisme asing, melainkan ketidakadilan dari dalam—ketimpangan ekonomi, hukum yang timpang, dan integritas sosial yang rapuh.

Seperti kru Topi Jerami dalam One Piece, kita sedang berlayar menuju “Grand Line” kemerdekaan hakiki. Namun badai sistem, bajak laut oportunis, dan moralitas ganda kerap menghadang. 

Kemerdekaan bukan harta karun sekali dapat, tapi perjalanan panjang yang menuntut tekad, solidaritas, dan keberanian moral.

Angka kemiskinan ekstrem memang menurun. Namun ketimpangan masih nyata. Gini Ratio Maret 2025 tercatat 0,375; di kota lebih tinggi (0,395) dibanding desa (0,299). Kelompok 40% terbawah hanya kebagian 18,65% dari total pengeluaran nasional. 

Sementara garis kemiskinan naik menjadi Rp609 ribu per kapita per bulan akibat harga pangan.

Ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sering digembar-gemborkan belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan. 

Amartya Sen mengingatkan, kebebasan sejati hanya ada jika orang punya akses pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Tanpa itu, kemerdekaan hanya nama tanpa isi.

Ketimpangan ini ibarat Red Line di One Piece—tembok besar yang memisahkan siapa yang punya akses dan siapa yang tersingkir. Tanpa “Thousand Sunny” berupa kebijakan publik yang adil, kita hanya terapung dalam ilusi kemajuan.

Hukum di negeri ini sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. ICW (2022) menunjukkan elit korup bisa mendapat hukuman ringan, sementara rakyat kecil dihukum berat untuk kesalahan sepele. 

Fenomena selective law enforcement ini jelas mengkhianati UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara sama di depan hukum.

Seperti Pemerintah Dunia di One Piece yang membawa slogan “keadilan” tapi justru menjaga ketimpangan, hukum kita kerap jadi Buster Call—menghancurkan rakyat kecil namun gagal menyentuh para elite.

Nasionalisme hari ini sering hadir di upacara dan slogan, tapi jarang dalam etika publik. Orang bisa mengibarkan merah putih di depan rumah, tapi di saat sama menyuap pejabat demi kepentingan pribadi. Nasionalisme pun berubah jadi hiasan kosong.

Frantz Fanon sudah memperingatkan: bangsa pasca-kolonial yang gagal menumbuhkan integritas akan digantikan oleh kolonialisme dari dalam, di mana elit bangsanya sendiri menindas rakyat.

Survei LSI (2024) mencatat hanya 41% anak muda percaya politik bisa membawa perubahan. Fenomena #KaburAjaDulu yang viral di 2025 menjadi simbol pesimisme generasi muda terhadap masa depan di negeri sendiri. 

Gotong royong pun makin terkikis oleh individualisme akibat tekanan ekonomi.

Padahal, seperti kru Topi Jerami yang saling percaya untuk menembus badai, bangsa ini pun membutuhkan solidaritas yang sama—“nakama code”. Tanpa itu, kita mudah tercerai-berai oleh ego dan oportunisme.

Kemerdekaan harus hadir dalam kebijakan nyata: pendidikan gratis dan berkualitas, layanan kesehatan universal, reformasi agraria, perlindungan pekerja, dan penegakan hukum yang setara. 

Bukan hanya “bebas dari”, tapi juga “bebas untuk”—hidup bermartabat, berpartisipasi, dan menentukan masa depan.

Untuk itu, kita butuh pemimpin visioner, berintegritas, dan benar-benar melayani rakyat. Dibutuhkan juga masyarakat sipil yang kritis, media yang berani, dan pendidikan politik yang menumbuhkan kesadaran kolektif. 

Integritas harus jadi variabel utama dalam setiap kebijakan. Tanpanya, pembangunan hanya melahirkan data palsu, pelayanan transaksional, dan kebijakan bias.

Bangsa ini butuh pemimpin bertipe Luffy: teguh dalam prinsip, lembut pada rakyat. Butuh strategi setajam intuisi Nami membaca arah global, keberanian Zoro untuk tetap tegak, dan logika Robin yang membaca sejarah sebagai fondasi masa depan.

Kemerdekaan bukan cerita usang, melainkan kisah yang terus diuji ketidakadilan dan krisis moral. Namun bangsa yang berani mengoreksi arah dan menjaga integritas akan tetap di jalur sejarah yang benar.

Merdeka bukan status hukum, tapi janji kolektif. Janji bahwa negeri ini adalah rumah bersama, bukan milik segelintir. 

Maka mari kita maknai kemerdekaan bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan proyek kebangsaan jangka panjang.

Dan seperti kru Topi Jerami yang tak pernah menyerah mengejar One Piece, bangsa ini pun harus terus berlayar menuju cita-cita kemerdekaan sejati: keadilan sosial, martabat kolektif, dan tanah air yang benar-benar menjadi milik semua.