Sejarah Bukan Milik Penguasa : Sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DEMA UIN Alauddin Makassar

OPINI, Foxnesia.com - Penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini digarap di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Menteri Fadli Zon telah memasuki tahap implementasi dan sedang diuji publik di sejumlah perguruan tinggi. 

Proyek yang melibatkan ratusan akademisi, termasuk sejarawan dan arkeolog, ini ditargetkan selesai sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Dengan skala dan dampak yang besar, proses ini tentu penting untuk dikritisi secara konstruktif.

Sejarah adalah milik rakyat, bukan semata-mata milik penguasa. Sejarah merupakan hasil perjalanan panjang yang kompleks, melibatkan berbagai kelompok dan kisah yang kadang terlupakan. 

Oleh karena itu, saat penulisan ulang sejarah dilakukan oleh negara, perlu dipastikan bahwa narasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan adil.

Kami mengamati bahwa meskipun keterlibatan akademisi cukup luas, partisipasi dari kelompok masyarakat sipil, komunitas adat, dan generasi muda dalam proses ini masih terbatas. 

Waktu pengerjaan yang relatif singkat dan target peluncuran yang bertepatan dengan momentum politik menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan prioritas pencitraan ketimbang kedalaman kajian historis.

Kami tidak menolak penulisan ulang sejarah. Sebaliknya, kami mendukung upaya memperbaiki narasi yang selama ini bias, terlalu Jakarta-sentris, dan kurang memberi ruang bagi kelompok marjinal. 

Namun, perbaikan tersebut harus dilakukan dengan standar ilmiah yang ketat, proses yang terbuka, dan semangat keadilan naratif.

Untuk itu, kami mengusulkan agar proses penulisan ulang sejarah ini dijalankan dengan prinsip transparansi penuh, termasuk publikasi nama-nama penyusun dan metode kerja yang digunakan. 

Selain itu, perlu ada ruang konsultasi yang lebih luas, melibatkan komunitas adat, organisasi perempuan, serta kalangan mahasiswa dan generasi muda agar suara mereka juga terdengar.

Kami juga mendukung pembentukan forum akademik independen sebagai wadah evaluasi dan kritik terhadap hasil penulisan ulang sejarah, sehingga kualitas dan integritas sejarah yang dihasilkan dapat terjaga. 

Jika memang waktu menjadi kendala, kami mendorong agar jadwal peluncuran tidak dipaksakan demi menjaga kualitas ilmiah.

Sebagai komunitas akademik dan generasi muda, kami menolak segala bentuk distorsi sejarah yang berpotensi lahir dari kepentingan politik jangka pendek. 

Sejarah harus menjadi ruang demokratis di mana seluruh suara diberi tempat yang adil, bukan menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Kami percaya, penulisan sejarah yang jujur dan adil tidak hanya memperbaiki pemahaman masa lalu, tetapi juga menentukan arah masa depan bangsa.

Penulis : Yahya Santoso 

(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DEMA UIN Alauddin Makassar)

Tulisan Tanggung Jawab Penuh Penulis

Berita Terkait