Ketua KAHMI Manggarai Timur Desak Evaluasi Kepala Capem Bank NTT Pota
April 24, 2025
MANGGARAI TIMUR, Foxnesia.com – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Manggarai Timur mendesak evaluasi terhadap Kepala Cabang Pembantu (Capem) Bank NTT di Pota.
Pasalnya desakan ini ditujukan langsung kepada pihak Kantor Wilayah Bank NTT di Kupang, menyusul sejumlah keluhan dari kelompok tani penerima program Kredit Merdeka.
Ketua KAHMI Manggarai Timur, Muhammad Al-Ma’rif yang menilai kebijakan pemotongan dana dalam pencairan kredit yang dilakukan oleh Capem Pota tidak transparan dan menyimpang dari tujuan awal program.
“Kredit Merdeka digagas untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan membingungkan dan merugikan petani. Ketidakterbukaan informasi dan lemahnya pendampingan lapangan adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Al-Ma’rif, Kamis (24/04/2025).
Keluhan juga datang dari Kelompok Tani dari Desa Nanga Mbaur menyebutkan bahwa dari total pinjaman sebesar Rp10 juta, mereka hanya menerima Rp8,4 juta.
Sisa Rp1,6 juta dipotong oleh pihak bank tanpa penjelasan memadai. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena dalam sosialisasi awal, potongan tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka.
“Kami merasa seperti dijebak. Kalau tahu dari awal akan ada potongan sebesar itu, mungkin kami akan berpikir ulang untuk ambil kredit,” ujar salah satu anggota kelompok.
Sementara itu dari pihak Bank NTT Menanggapi hal tersebut, Kepala Capem Bank NTT Pota, Lukman menjelaskan bahwa pemotongan dana merupakan bagian dari ketentuan perbankan yang berlaku untuk seluruh produk kredit, termasuk Kredit Merdeka.
“Setiap produk perbankan memiliki biaya operasional. Informasi ini telah kami sampaikan dalam sosialisasi,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh sejumlah kelompok tani yang mengaku tidak pernah menerima penjelasan rinci mengenai potongan dana tersebut.
Sorotan terhadap Transparansi, Ketua MD KAHMI Manggarai Timur, Muhammad Al'marif turut menyesalkan adanya dugaan penghapusan berita terkait kasus ini dari salah satu media daring.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa berita yang sudah dipublikasikan justru ditarik? Ketertutupan informasi semacam ini tidak sehat untuk lembaga publik,” ujarnya.
Tuntutan MD KAHMI, menegaskan bahwa Bank NTT harus segera memperbaiki manajemen pelayanan, khususnya pada program-program yang menyasar masyarakat kecil.
Transparansi, pendampingan yang memadai, dan komunikasi terbuka harus menjadi prioritas.
“Bank NTT perlu menunjukkan komitmen pada prinsip keadilan dan keterbukaan. Program berbasis kepentingan publik tidak boleh dijalankan secara sepihak,” pungkas Al-Ma’rif.
Terkait tentang Kredit Merdeka merupakan produk kredit mikro dari Bank NTT yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Nusa Tenggara Timur.
Program ini diklaim tanpa bunga, tanpa agunan tambahan, serta proses yang cepat dan mudah.
Namun dalam implementasinya, sejumlah penerima manfaat mengeluhkan praktik di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan sosialisasi awal.
Laporan : Nobertus Patut, S.Pd
Editor : Haeril
.jpeg)
