Wagub Maluku : Dana Transfer Menurun, Perputaran Ekonomi Ikut Tertekan

MALUKU, Foxnesia.com - Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah ikut memengaruhi upaya penanggulangan kemiskinan di Maluku. 

Kondisi tersebut berdampak pada perputaran ekonomi yang selama ini banyak ditopang oleh belanja pemerintah.

Hal itu disampaikan Vanath saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan topik sektor kemiskinan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar untuk menghimpun berbagai masukan dan informasi strategis dalam rangka penyusunan laporan eksekutif daerah yang akan menjadi landasan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Maluku.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Bappeda Provinsi Maluku atau perwakilan, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.

Dalam diskusi tersebut, Vanath yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Maluku menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku tidak dapat dipandang secara parsial.

Menurutnya, tingkat kemiskinan provinsi merupakan akumulasi dari kondisi yang terjadi di seluruh kabupaten dan kota.

"Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten/kota. Demikian pula peta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujarnya.

Vanath menjelaskan, rendahnya pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi angka kemiskinan di Maluku. Kondisi itu berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang belum ditopang sektor industri dalam skala besar.

Karena itu, aktivitas ekonomi masyarakat masih banyak bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN. Saat alokasi dana transfer menurun, dampaknya ikut dirasakan hingga ke tingkat masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ketika dana yang beredar berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Vanath.

Di sisi lain, ia mengajak seluruh pihak untuk memaksimalkan potensi sektor unggulan yang menjadi kekuatan Maluku. Sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan dinilai masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komoditas seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao disebut perlu terus dikembangkan agar mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Vanath juga mengungkapkan bahwa Pemprov Maluku telah mengusulkan program penyediaan bibit kakao kepada Kementerian Pertanian yang dibarengi dengan dukungan pendapatan bulanan bagi masyarakat penerima manfaat.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka kemiskinan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran.

Di akhir kegiatan, Vanath mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Kita harus terus bekerja dan mencari berbagai solusi terbaik untuk masyarakat. Semoga kondisi fiskal nasional semakin membaik dan dana transfer ke daerah dapat kembali pulih sehingga pembangunan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.