Tragedi Apparalang dan Kegagalan Tata Kelola Pariwisata Bulukumba
Juni 08, 2026
 |
| Jumardi (Putra Daerah Bulukumba dan Dewan Komando FKMI) |
BULUKUMBA, Foxnesia.com - Kematian seorang wisatawan di kawasan wisata Apparalang, Kabupaten Bulukumba, bukan sekadar kabar duka yang berlalu begitu saja. Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melihat secara jujur kondisi tata kelola pariwisata yang selama ini berjalan.
Di balik keindahan panorama tebing dan laut Apparalang, terdapat pertanyaan besar yang tidak boleh dihindari: apakah keselamatan pengunjung benar-benar menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut?
Sebagai putra daerah Bulukumba, saya memandang tragedi ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan wisata yang selama ini cenderung lebih fokus pada promosi dan kunjungan wisatawan daripada aspek perlindungan dan keselamatan pengunjung. Sebab dalam setiap destinasi wisata, terutama yang memiliki karakteristik alam berisiko tinggi seperti kawasan tebing dan pesisir, keselamatan bukanlah pelengkap, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sejak awal.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Apparalang telah menjadi salah satu ikon wisata Bulukumba yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Namun popularitas sebuah destinasi tidak otomatis menjadi ukuran bahwa tempat tersebut telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang layak.
Justru semakin tinggi tingkat kunjungan, semakin besar pula tanggung jawab pengelola untuk memastikan bahwa setiap wisatawan mendapatkan perlindungan yang memadai selama berada di lokasi.
Tragedi ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka. Apakah fasilitas mitigasi risiko keselamatan telah tersedia secara memadai? Apakah terdapat sistem peringatan dini terhadap area berbahaya? Apakah tersedia petugas pengawas keselamatan yang siaga setiap saat? Apakah jalur evakuasi, pos pertolongan pertama, peralatan penyelamatan, serta standar operasional penanganan keadaan darurat telah diterapkan dengan baik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan karena keselamatan wisata bukan hanya soal nasib atau kehati-hatian individu.
Dalam perspektif tata kelola modern, keselamatan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijamin oleh pengelola melalui sistem yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, saya menilai pihak pengelola yang berada di bawah naungan yayasan harus bertanggung jawab secara moral dan administratif jika terbukti tidak mampu menghadirkan standar pengelolaan yang layak.
Pengelolaan objek wisata tidak cukup hanya dengan memungut tiket masuk dan menyediakan akses bagi pengunjung. Lebih dari itu, pengelola wajib memastikan bahwa setiap orang yang datang memiliki jaminan perlindungan yang memadai dari berbagai potensi risiko yang ada.
Jika sebuah destinasi wisata beroperasi tanpa kelengkapan sarana keselamatan yang memadai, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi wisata daerah, tetapi juga nyawa manusia. Dalam konteks inilah, kelalaian pengelola tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai bentuk kegagalan manajemen yang berpotensi menimbulkan konsekuensi serius.
Namun tanggung jawab tidak berhenti pada pihak pengelola. Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga harus melakukan introspeksi mendalam. Tragedi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap operasional destinasi wisata masih menyisakan banyak pertanyaan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat melakukan promosi pariwisata atau merayakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah juga harus hadir memastikan seluruh destinasi yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Saya secara khusus mendesak Bupati Bulukumba dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba agar tidak menutup mata terhadap malapetaka yang terjadi di Apparalang. Jangan sampai pemerintah hanya menjadi penonton ketika nyawa masyarakat dan wisatawan menjadi korban. Tragedi ini tidak boleh disikapi dengan pernyataan seremonial atau belasungkawa semata, melainkan harus diikuti dengan langkah konkret berupa investigasi menyeluruh, evaluasi operasional, serta audit terhadap seluruh aspek pengelolaan kawasan wisata tersebut.
Lebih jauh lagi, muncul informasi dan sorotan publik mengenai legalitas operasional kawasan wisata tersebut. Jika benar terdapat persoalan terkait kelengkapan perizinan atau status operasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal itu merupakan persoalan serius yang harus segera diusut secara transparan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas wisata yang berpotensi membahayakan masyarakat hanya karena alasan ekonomi atau popularitas destinasi.
Bupati dan Dinas Pariwisata harus berani menjawab pertanyaan masyarakat: apakah selama ini telah dilakukan pengawasan berkala terhadap aspek keselamatan wisata di Apparalang? Apakah telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan perizinan dan standar operasionalnya? Apakah pemerintah memiliki data dan hasil evaluasi terkait tingkat risiko keselamatan pengunjung di lokasi tersebut? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak jelas, maka publik berhak memahami keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Pariwisata yang sehat harus dibangun di atas fondasi yang menjamin hukum, keselamatan masyarakat, dan tata kelola yang profesional. Ketika salah satu dari unsur-unsur tersebut diabaikan, maka lahirlah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, melainkan lahir waktu yang sewaktu-waktu dapat memakan korban.
Oleh karena itu, saya mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tragedi Apparalang, termasuk audit terhadap sistem keselamatan, legalitas operasional, mekanisme pengelolaan yayasan, serta fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Apabila terjadi pelanggaran administratif, kelalaian, atau pengoperasian destinasi wisata tanpa memenuhi standar yang diwajibkan, maka pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, termasuk mengizinkan sementara operasional hingga seluruh persyaratan keselamatan dan legalitas benar-benar terpenuhi.
Bulukumba memiliki potensi wisata yang luar biasa dan kebanggaan menjadi masyarakat Sulawesi Selatan. Namun kebanggaan itu akan kehilangan maknanya apabila keselamatan pengunjung tidak ditempatkan sebagai prioritas utama. Tragedi Apparalang harus menjadi titik balik untuk membangun tata kelola pariwisata yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada perlindungan manusia.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan suatu destinasi wisata tidak diukur dari seberapa banyak orang yang datang berkunjung, melainkan dari seberapa baik pengelola dan pemerintah mampu memastikan bahwa setiap pengunjung dapat pulang dengan selamat. Nyawa manusia terlalu berharga untuk dikorbankan akibat kelalaian yang seharusnya dapat dicegah. Tragedi berita Apparalang tidak bisa berakhir dalam sekejap.
Peristiwa ini harus menjadi momentum menjadi pembenahan total terhadap tata kelola pariwisata Bulukumba agar tidak ada lagi korban berikutnya yang jatuh akibat lemahnya pengawasan, buruknya manajemen keselamatan, dan pembiaran terhadap potensi risiko yang sesungguhnya dapat diantisipasi sejak awal.
Penulis: Jumardi
Dewan Komando Front Kesatuan Mahasiswa Indonesia (FKMI),
Putra Daerah Bulukumba
*Tulisan tanggung jawab penuh penulis*
.jpeg)
