Komisi I DPRD Maluku Kritik Absennya Pimpinan Daerah SBB saat Bahas Aset

MALUKU, Foxnesia.com - Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diwarnai sorotan tajam terhadap ketidakhadiran pimpinan pemerintah daerah dalam rapat pembahasan aset daerah yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati SBB, hanya dihadiri Asisten I Setda SBB, J. Souhoka, mewakili pemerintah daerah, Sabtu (2/5/2026).

Sementara Bupati, Asri Arman, Wakil Bupati, Selfinus Kainama, dan Sekretaris Daerah, Leverne A. Tuasuun, tidak terlihat dalam agenda tersebut.

Pertemuan itu dihadiri Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sohilin Buton, bersama lima anggota komisi, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, serta Kepala BPN Kabupaten SBB.

Anggota Komisi I DPRD Maluku dari Partai NasDem, Ismail Marasabessy, menilai absennya tiga pejabat utama daerah menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan aset yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di Kabupaten SBB.

“Ini agenda penting karena menyangkut aset daerah yang berdampak langsung pada pembangunan. Kalau pimpinan daerah tidak hadir, tentu menimbulkan kesan bahwa persoalan ini tidak ditangani secara serius,” ujar Marasabessy.

Ia juga menyoroti kondisi pemerintahan di Kabupaten SBB yang menurutnya mulai tidak berjalan maksimal akibat adanya campur tangan sejumlah pihak di luar struktur pemerintahan.

Marasabessy bahkan menyinggung polemik penyambutan istri bupati yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK yang sebelumnya ramai diberitakan media.

“Ketika ada penjemputan Ketua TP PKK, banyak pejabat hadir dan penyambutannya meriah. Tapi saat pembahasan aset daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat, justru pimpinan daerah tidak hadir. Ini tentu menjadi perhatian,” katanya.

Ia berharap pimpinan daerah lebih fokus dalam menjalankan roda pemerintahan dan segera menyelesaikan berbagai persoalan aset yang menghambat pembangunan.

Dalam forum tersebut, anggota Komisi I lainnya juga meminta agar persoalan aset lahan segera dituntaskan, khususnya lahan untuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kebutuhan penting bagi sektor pendidikan.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sohilin Buton, menegaskan persoalan aset daerah harus segera diselesaikan agar tidak terus berlarut dan menghambat pembangunan di Kabupaten SBB.