MBG : Gizi Tidak Bertambah, Korban Berjatuhan

OPINI, Foxnesia.com - Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program dengan anggaran APBN yang cukup besar. 

Meskipun terlihat baik dari segi rencana dan niat Presiden Prabowo Subianto, akan tetapi banyak fakta lapangan yang mengisyaratkan bahwa program ini tidak tepat sasaran dari segi teknis dan sebagainya.

Meskipun sudah ribuan siswa terdampak keracunan, tetapi kata kepala Badan Gizi Nasional masih pada tahap wajar. 

Jadi, butuh berapa banyak korban keracunan agar pemerintah menganggap ini sudah tidak wajar? 

Apakah harus ada korban jiwa sehingga program ini dianggap tidak tepat sasaran?

Butuh berapa banyak temuan pelanggaran di lapangan untuk membuktikan bahwa program ini lebih layak dialihkan ke sektor lain?

Jika niatnya adalah mencetak generasi yang sehat, cerdas serta unggul di masa yang akan datang, cukup perbaiki kualitas pendidikan. 

Kita bisa berkaca pada Jepang dan Singapura bagaimana mereka mensejahterakan guru dan mempersiapkan generasi penerus di bangku-bangku sekolah.

Saya pikir, anggaran MBG lebih tepat sasaran ketika anggaran disalurkan langsung kepada sekolah-sekolah untuk menyediakan makanan kepada murid-muridnya. Selain lebih mudah untuk diawasi, juga jauh lebih efisien dan efektif.

Soal tenaga kerja dan suplai bahan makanan, tetap diambil dari lokasi sekitar wilayah sekolah masing-masing. Sehingga hal tersebut tetap menjaga keterbukaan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi di masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, justru yang banyak terjadi saat ini adalah program MBG tidak berjalan di suatu daerah karena ada pihak-pihak yang belum terpenuhi kepentingannya. 

Ada oknum yang sengaja menahan progress dapur MBG karena belum memenuhi "keuntungan" yang diinginkannya.

Oleh karena itu, program ini jauh dari pemerataan. Justru yang banyak terjadi adalah kesenjangan, keracunan, ketidakpatuhan dan kegagalan-kegagalan lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di semua tingkatan, harus menggunakan fungsinya secara objektif. Lihat fakta di lapangan. Jangan hanya membuang waktu berdebat kusir tanpa solusi di dalam ruangan.

Masyarakat sudah menyaksikan pembahasan terkait evaluasi MBG di ruang rapat DPR. Lalu, yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan.

Apakah kemampuan berpikir dan gagasan DPR untuk keselamatan rakyat hanya sebatas Sertifikasi Higienis untuk memperketat program MBG?

Apakah kemampuan pengawasan DPR hanya sebatas memberi saran Pengawasan Silang antar institusi terhadap MBG?

Jika hanya itu kemampuan DPR dan Pemerintah, maka orangtua dari setiap murid di negara ini masih lebih percaya kepada diri mereka sendiri untuk menjaga dan mempersiapkan masa depan kepada anak-anaknya (tanpa melibatkan negara).

Jika program ini terus dipaksakan, maka konsekuensi apa yang harus jadi alasan untuk membuka mata kita?

Apakah harus jatuh korban setengah dari generasi kita lalu pemerintah tidak menganggap ini berbahaya?

Kita semu mesti percaya bahwa yang paling tahu cara kondisi dan kebutuhan keluarganya adalah masing-masing orangtua. 

Oleh sebab itu, pihak sekolah dan orangtua murid harus lantang bersuara terkait penolakan tergadap program MBG ini. 

Bukan hanya oleh yang telah terdampak langsung, akan tetapi yang belum terdampak juga perlu menyuarakan itu sebagai langkah pencegahan sebelum kejadian serupa terjadi kepada murid atau anak-anak yang lainnya.

Program MBG ini, gizi tidak bertambah, justru korban yang terus berjatuhan.

Jika konsep utamanya adalah untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, maka kami lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta penguatan mutu pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.