PPK 3.3 Cabang Ruteng Ambil Langkah Tegas Terhadap Kontraktor yang Tidak Patuh

MANGGARAI, Foxnesia.com - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 Cabang Ruteng, Nur Indah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap PT Genta Nusantara, kontraktor pelaksana proyek jalan nasional di wilayah Manggarai Barat. 

Hal ini dilakukan setelah perusahaan tersebut tidak memberikan respon atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan sebelumnya.

“Kami telah melakukan klarifikasi dan mengirimkan surat kepada PT Genta Nusantara, namun tidak ada respon atau tindakan signifikan dari mereka," ucapnya, Kamis (22/05/25).

"Kami terpaksa mengambil langkah lebih lanjut dengan mencairkan jaminan pemeliharaan dan mengusulkan pencantuman nama mereka dalam daftar hitam,” sambung Nur Indah.

Sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut, PPK 3.3 tidak hanya mencairkan jaminan pemeliharaan, tetapi juga mengusulkan agar PT Genta Nusantara dimasukkan dalam daftar hitam. 

Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak dapat lagi mengikuti proyek-proyek pemerintah di masa mendatang. Jaminan pemeliharaan yang dicairkan akan disetorkan kembali ke kas negara.

"Kami akan mengusulkan kembali dana pemeliharaan untuk penanganan kerusakan jalan, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dan jalan berfungsi sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Langkah ini diambil, Kata Indah, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan proyek infrastruktur, sekaligus memberikan efek jera bagi kontraktor yang tidak profesional dan tidak mematuhi ketentuan kontrak.

“Dengan langkah ini, kami bertujuan memastikan proyek-proyek di masa depan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan kontrol ketat dalam proyek pembangunan, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap setiap bentuk pelanggaran. 

Transparansi dan akuntabilitas juga dinilai sangat penting agar masyarakat dapat ikut memantau kemajuan proyek dan mengetahui bagaimana anggaran digunakan.

“Diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait dalam mengelola proyek pembangunan dapat meningkat, sehingga tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Nur Indah.

Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian negara.

“Evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan proyek pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” tutupnya.

Laporan : Nobertus Patut

Editor : Haeril

Berita Terkait